Prof Zainal Abidin Panitia Pengarah PT Melawan Radikalisme

id IAIN

Prof Zainal Abidin Panitia Pengarah PT Melawan Radikalisme

Rektor IAIN Palu Prof Dr H Zainal Abidin MAg berjabat tangan dengan Presiden Joko Widodo (Ist)

Palu,  (Antarasulteng.com) - Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Sulawesi Tengah Prof Dr H Zainal Abidin MAg menjadi salah seorang anggota panitia pengarah (steering committee) untuk kegiatan Aksi Kebangsaan Perguruan Tinggi Melawan Radikalisme.

"Saya diberi kepercayaan oleh pemerintah dan panitia untuk menjadi panitia pengarah kegiatan nasional Aksi Kebangsaan Perguruan Tinggi Bela Negara tersebut," ungkap Prof Zainal Abidin MAg di Palu, Rabu.

Pelaksanaan aksi kebangsaan perguruan tinggi di Indonesia dalam melawan gerakan radikalisme itu akan digelar di Provinsi Bali pada 25-26 September 2017.

Kegiatan tersebut direncanakan akan dihadiri Presiden Joko Widodo serta diikuti oleh sekitar 4.000 peserta dan berbagai perguruan tinggi Islam negeri, perguruan tinggi umum dan swasta.

"Kegiatan ini menarik karena melibatkan hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Deklarasi anti-radikalisme penting," ujarnya.

Pakar pemikiran Islam modern ini juga menyebut bahwa dirinya sangat mendukung aksi kebangsaan tersebut, sebagai bentuk komitmen penolakan terhadap gerakan ekstrimisme dan radikalisme yang cenderung meningkat beberapa waktu lalu.

Ketua MUI Kota Palu ini juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut sekaligus menjadi media dan komitmen seluruh perguruan tinggi Islam negeri untuk memberantas atau melawan faham radikal, mulai dari kampus masing-masing.

"Komitmen untuk melawan radikalisme tidak hanya sebatas wacana, atau ucapan semata melainan harus diikutkan dengan tindakan nyata dan terus menerus," sebutnya.

Prof Zainal Abidin MAg menjadi salah satu rektor dari perguruan tinggi yang diundang oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara membahas aksi kebangsaan tersebut.

Zainal Abidin juga dipercaya oleh rektor-rektor untuk menjadi juru bicara saat bertemu dengan Presiden RI didampingi Menteri Muhammad Nasir.