Naypyitaw (antarasulteng.com) - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi pada Selasa
mengecam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sekaligus mengatakan siapa
pun yang bertanggung jawab atas pelanggaran itu di negara bagian Rakhine
akan menghadapi hukum.
Dalam pidato pertamanya mengenai kemelut di negara bagian Rakhine
itu, ia mengaku merasakan juga penderitaan sangat mendalam dengan
"beberapa" yang terjebak di daerah perang tersebut.
Dalam pidato kenegaraannya sejak kemelut itu, yang memaksa lebih
dari 410.000 warga suku Rohingya lari ke Bangladesh, Suu Kyi mengatakan
bahwa Myanmar tidak takut pada pengawasan dunia dan bertekad mencari
penyelesaian berkelanjutan atas masalah tersebut.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan gerakan militer di negara bagian barat tersebut sebagai pembersihan suku.
Suu
Kyi tidak menanggapi tuduhan tersebut, namun menyatakan pemerintahannya
mengecam pelanggaran HAM yang terjadi, demikian laporan kantor berita
Reuters.
"Kami mengecam semua pelanggaran HAM dan kekerasan yang
melanggar hukum. Kami berkomitmen untuk pemulihan perdamaian dan
stabilitas serta aturan hukum di seluruh negara bagian," kata Suu Kyi
dalam pidatonya di ibukota Naypyitaw.
Ia menimpali, "Pelanggaran HAM dan tindakan lain yang mengganggu
stabilitas dan keharmonisan serta melemahkan peraturan undang-undang
akan ditangani sesuai dengan hukum dan keadilan yang ketat."
"Kami
merasakan penderitaan yang sangat mendalam pada semua orang yang
terjebak di dalam konflik," ujar penerima Anugerah Perdamaian Shakarov
pada 1990 dan Nobel Perdamaian setahun kemudian (1991).
Militer Myanmar yang kuat tetap bertanggung jawab penuh atas
keamanan, dan Suu Kyi tidak mengomentari operasi militer, kecuali
mengatakan bahwa sejak 5 September 2017 tidak ada bentrokan bersenjata
dan tidak ada operasi pembersihan etnis seperti yang diberitakan.
"Kami ingin mengetahui mengapa pelarian besar-besaran ini terjadi.
Kami ingin berbicara dengan orang-orang yang telah melarikan diri dan
juga mereka yang telah tinggal. Saya pikir ini sangat sedikit yang
diketahui bahwa sebagian besar umat Islam di negara bagian Rakhine belum
bergabung dalam pelarian," kata Suu Kyi.
Ia menambahkan bahwa pemerintahnya berusaha keras memulihkan
perdamaian dan ketenangan serta meningkatkan keserasian di antara
masyarakat Muslim dengan sebagian besar umat Buddha Rakhine. (skd)
Berita Terkait
Aktivis serukan pembangkangan terhadap junta militer
Selasa, 13 April 2021 2:46 Wib
Masyarakat ASEAN dukung rakyat Myanmar hidup dalam demokrasi yang damai
Minggu, 11 April 2021 6:59 Wib
Junta Myanmar: Protes terhadap pemerintahannya berkurang
Jumat, 9 April 2021 18:18 Wib
Suu Kyi tampak kondisi sehat, kata pengacaranya
Rabu, 31 Maret 2021 18:14 Wib
'Milk Tea Alliance' dorong ASEAN, PBB ambil langkah soal Myanmar
Sabtu, 13 Maret 2021 7:09 Wib
Pejabat partai Suu Kyi meninggal dalam tahanan polisi
Senin, 8 Maret 2021 5:47 Wib
Utusan khusus PBB untuk serukan tindakan terhadap junta Myanmar
Sabtu, 6 Maret 2021 21:00 Wib
Menlu Filipina desak Myanmar bebaskan Suu Kyi
Rabu, 3 Maret 2021 13:09 Wib