Demokrat Apresiasi Perubahan Belanja Langsung APBD Sulteng

Palu,  (antarasulteng.com) - Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mengapresiasi usulan pemerintah provinsi setempat yang mendongkrak kenaikan pos belanja langsung dan menurunkan belanja tidak langsung atas rancangan perubahan belanja daerah pada Perubahan APBD 2017.

"Postur belanja langsung tersebut menunjukkan kecenderungan tingginya perhatian pemerintah terhadap belanja langsung daerah. Besar harapan kami tahun mendatang skema belanja langsung daerah terus meningkatkan khususnya belanja modal," kata Sekretaris Fraksi Demokrat Nurmansyah Bantilan pada paripurna DPRD Sulawesi Tengah di Palu, Selasa sore.

Pada pengajuan rancangan perubahan APBD 2017 oleh Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengusulkan perubahan rencana belanja tidak langsung pada APBD 2017 sebesar 11,82 persen.

Jika sebelumnya alokasi belanja langsung hanya sebesar Rp1,335 triliun, maka pada perubahan APBD menjadi Rp1,493 triliun.

Penunjang kenaikan belanja langsung tersebut karena adanya perubahan pengelolaan dana BOS satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus negeri yang diselenggarakan pemerintah provinsi dari belanja tidak langsung menjadi belanja langsung.

Fraksi Demokrat juga menyetujui usulan pemerintah daerah yang menurunkan pos belanja tidak langsung dari sebelumnya Rp2,252 triliun Rp2,201 triliun.

Menurut Nurmansyah, walaupun penurunan tersebut hanya 2,25 persen tetapi setidaknya pemerintah daerah telah berusaha menekan belanja tidak langsung atas APBD.

Fraksi Demokrat meminta pemerintah daerah agar lebih serius dan fokus dalam mengelola belanja daerah mengingat hingga Juni 2017 realisasi belanja baru mencapai 35,33 persen dari rencana belanja sebesar Rp3,599 triliun.

Menurut Nurmansyah, masih rendahnya serapan anggaran tersebut menunjukkan sinyal penting bagi pemerintah daerah agar bekerja lebih keras untuk merealisasikan belanja daerah sehingga dampaknya dapat segera dirasakan oleh masyarakat khususnya melalui pos belanja langsung. (skd)