Jumat, 20 Oktober 2017

DPRD Minta Pertamina Menindaklanjuti Dugaan Penimbunan BBM

id dprd
DPRD Minta Pertamina Menindaklanjuti Dugaan Penimbunan BBM
DPRD Kota Palu (antara)
Palu,  (antarasulteng.com) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu, meminta PT. Pertamina (Persero) menindaklanjuti dugaan penimbunan BBM jenis premium non-subsidi yang melibatkan SPBU Kelurahan Petobo, Palu Selatan.

"Saya kira ini perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah, Pertamina, terlebih pihak penegak hukum terkait dugaan penimbunan BMM ini," kata Anggota Komisi B DPRD Palu, Ridwan H Basatu, di Palu Rabu.

Dugaan penimbunan BBM premium ini diketahui setelah tim Satgas K5 (Kebersihan, Keindahan, Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan) Kelurahan Petobo, Selasa malam (10/10) sekitar pukul 22:00 Wita menggerebek SPBU di Jalan DEwi Sartika.

Dari hasil penggerbekan itu, ditemukan 20 buah jerigen ukuran 35 liter kosong siap diisi BBM jenis premium.

Ridwan mengatakan, pihak berwenang perlu menindaklanjuti kasus itu, bahkan hingga ke ranah hukum. Sebab, SPBU yang berada di Jalan Dewi Sartika itu sebelumnya pernah terjerat kasus yang sama, yang mengakibatkan satu karyawannya harus berhadapan dengan hukum.

Menurut dia, pihak SPBU ini belum jerah meskipun pernah tersandung kasus penimbunan BBM. Olehnya, pihak SPBU harus bertanggung jawab atas hal ini.

"Kegiatan penimbunan ini tidak mungkin tidak diketahui pemilik atau managernya, karena kegiatan ini kedapatan di tempat, sehingga kasus ini perlu ditangani secara serius," kata politisi Partai Hanura itu.

Pertamina sebagai pihak penyedia BBM juga didesak agar segera melakukan upaya-upaya klarifikasi kegiatan dugaan penimbunan BBM non-subsidi itu.

Jika dalam penyelidikan terbukti melakukan penimbunan, maka pihak Pertamina harus tegas memberikan sanksi.

"Pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama pihak PT Pertamina secepatnya turun ke lapangan melakukan investigasi, jika benar terbukti maka kedua lembaga ini harus memberikan sanksi baik itu pembekuan izin ataupun pemberhentian sementara operasinya," kata anggota legislatif dapil Palu Selatan ini.

Penimbunan BBM jenis premium ini dijual khusus untuk para pengecer. Selanjutnya dijual kembali di kios-kios. Setiap jerigen pihak SPBU memungut uang sebesar Rp10.000 dari pengecer sebagai pelicin.

Pihak Satgas K5 hari akan memanggil manager SPBU itu untuk dimintai keterangan terkait kegiatan dugaan penimbunan BBM.

Sementara, saat di konfirmasi menanggapi kasus tersebut, pihak Pertamina belum mau memberikan keterangan. (skd)

Editor: Rolex Malaha

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga