"Seluas 2.600 hektare dicetak dengan dana APBN tahun 2017, sementara 1.725 hektare dicetak dengan anggaran APBN perubahan," katanya saat dihubungi di Palu, Selasa.
Tri menjelaskan lokasi pencetakan sawah baru itu terdapat di sembilan kabupaten se-Sulteng dan merupakan bagian dari pengembangan sarana dan prasarana pertanian.
Tri merincikan daerah yang direncanakan yakni Kabupaten Donggala 336 hektare, Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 370 hektare, Kabupaten Poso sebanyak 100 hektare, Kabupaten Morowali sebanyak 184 hektare.
Kemudian Kabupaten Tojo Una-Una sebanyak 500 hektare, Kabupaten Banggai sebanyak 500 hektare dan Kabupaten Tolitoli sebanyak 100 hektare, Kabupaten Buol sebanyak 210 hektare dan Kabupaten Morowali Utara sebanyak 300 hektare.
"Untuk 1.725 hektare dari APBN Perubahan, masih sementara persiapan kontrak," ujarnya.
Sementara itu, terkait dengan realisasi dari 2.600 hektare di APBN, Tri merincikan di Kabupaten Donggala 191,8 hektare, Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 340 hektare, Kabupaten Poso sebanyak 76 hektare, Kabupaten Morowali sebanyak 68 hektare.
Kemudian Kabupaten Tojo Una-Una sebanyak 211 hektare, Kabupaten Banggai sebanyak 166,8 hektare dan Kabupaten Tolitoli sebanyak 56 hektare, Kabupaten Buol sebanyak 51,7 hektare dan Kabupaten Morowali Utara sebanyak 74 hektare.
Kata Tri, pencetakan sawah baru sejak tahun 2015 dilakukan dengan sistem swakelola instansi pemerintah lain, atau dalam hal ini bekerja sama dengan pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI).
"Acuannya yakni Peraturan Presiden (Perpres) dan nota kesepahaman antara Menteri Pertanian dan Panglima TNI," ujarnya.
Tahun-tahun sebelumnya, kata dia, ada dua pola yang dilaksanakan yakni dengan pola kontraktual atau dengan menggunakan jasa pihak ketiga. Atau pun dengan pola bantuan sosial atau bantuan langsung anggaran pencetakan sawah ke rekening kelompok tani.
"Dalam kerja sama dengan TNI ini, hasilnya petani tinggal menanam saja," imbuhnya.
Beberapa waktu lalu, Komandan Korem 132/Tadulako Palu Kolonel Inf Muhammad Saleh Mustafa menyampaikan bahwa percepatan LTT dalam program cetak sawah ini merupakan tanggung jawab bersama.
"Segala kekurangan yang ditemukan pada tahun-tahun sebelumnya harus dijadikan sebagai bahan evaluasi agar tidak terulang lagi pada tahun ini," ucap Danrem. (skd)
