Japto Soelistyo: Pemuda Pancasila Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Palu, (sulteng.antaranews.com) - Ketua Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila Japto Soelistyo Soerjosoemarno menyatakan Pemuda Pancasila merupakan salah satu organisasi sosial kemasyarakatan yang berbasis masyarakat.

"Bukan untuk kepentingan politik praktis, apalagi untuk kepentingan individu dan golongan," tegas Japto dalam sambutan pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-VI Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (MPW PP) Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu, Jumat malam.

Japto menyatakan tugas kader organisasi yakni menjaga dan melindungi Pancasila, sebagai filosofi kehidupan bangsa dan negara. Selanjutnya menyosialisasikan Pancasilan yang betul-betul murni, sesuai dengan naskah asli yang dibacakan Presiden Sukarno tanggal 17 Agustus 1945.

"Mengamalkan Pancasila dalam organisasi dengan cara melaksanakan kaderisasi secara rutin," ujarnya.

Pemuda Pancasila kata Japto, dilahirkan 28 Oktober 1959, dalam rangka membuktikan bahwa ada kekuatan besar yang bersatu dengan angkatan perang republik Indonesia kala itu, dalam rangka mendukung pemerintah serta menjaga keputusan presiden dalam Dekrit Presiden, karena masih banyak usaha yang menolak kehadiran Pancasila.

Kemudian tugas lain dari kader dan pengurus organisasi yakni meningkatkan kesejahteraan anggota serta meningkatkan pendidikan dalam keluarga.

Terkait dengan konsolidasi organisasi kata Japto, juga merupakan permasalahan secara nasional, namun jangan sampai ini menimbulkan perpecahan dalam organisasi.

"Lebih baik kita melihat musuh yang jelas-jelas datang, walapun itu besar dan jelas, sehingga kita akan terkonsolidasi dengan baik untuk melawan. Tetapi kalau kalau anak yang melawan bapaknya, atau musuh dari dalam organisasi sendiri, ini menjadi masalah dan cenderung menjadi perpecahan," tuturnya.

Sehingga perlu dilakukan musyawarah dan kederisasi yang berkelanjutan, dari tingkatan pratama, madya hingga utama.

Ketua MPW PP Sulteng, HM Arus Abdul Karim dalam sambutannya menyatakan bahwa konsolidasi organisasi seperti yang diamanatkan Muswil 5 tahun lalu, tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, karena ada persoalan secara internal maupun eksternal organisasi.

Sehingga yang dilakukan yakni melakukan revitalisasi pengurus di seluruh kabupaten dan kota sesuai dengan amanat organisasi.

"Sejak dipercayakan memimpin tahun 2012 lalu, ada kevakuman organisasi beberapa saat, namun saat ini sudah diselesaikan. Pada Muswil tahun 2017 ini, kami mampu menghadirkan sekitar 1.000 kader, sekitar Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala," kata Arus. (FZI)