Jakarta- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan ada sembilan kabupaten dan kota yang penyerapan anggaran mereka masih kurang, kata Mendagri Gamawan Fauzi di Jakarta, Kamis.
"Dari rata-rata nasional, ada sembilan daerah yang perlu diingatkan," kata Gamawan usai membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dengan para kepala daerah se-Indonesia di Jakarta, Kamis.
Rendahnya penyerapan anggaran di sembilan daerah tersebut masih akan diselidiki lagi penyebabnya.
Hingga awal November, rata-rata penyerapan anggaran di seluruh wilayah di Tanah Air mencapai 67 persen, sementara Mendagri berharap target penyerapan anggaran hingga akhir tahun bisa mencapai 90 persen.
"Bisa saja yang 10 persen (dari sisa target penyerapan anggaran) terdapat beberapa variabel, misalnya memang tender ditawar lebih murah. Itu jadi sisa," jelasnya.
Menurut dia, penyerapan anggaran daerah sebesar 90 persen menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang bagus dalam mengelola anggaran.
Seluruh kepala daerah se-Indonesia mengikuti rakornas, Kamis dan Jumat (30/11), dalam rangka persiapan penyerahan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dan sosialisasi Perpres No.67 Tahun 2011.
Sebanyak 1.127 peserta dari kalangan gubernur, bupati, walikota, kepala dinas kependudukan sipil kabupaten dan kota, serta sejumlah pejabat eselon dari berbagai kementerian terkait, hadir dalam rakornas itu.
DAK2 tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyusun daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten - kota.
Selain itu, data agregat tersebut juga diharapkan dapat menjadi acuan akurat yang didapat dari hasil perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-ktp).
Pada hari terakhir Rakornas, Jumat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan hadir untuk memberikan pengarahan kepada kepala daerah, pangdam dan kapolda se-Indonesia, serta juga kepada dandim se-Pulau Jawa. (F013)
Mendagri: Sembilan Daerah Kurang Serap Anggaran
