Anggaran Kementerian Rawan Disalahgunakan Parpol

Jakarta (antarasulteng.com) - Pengamat politik dari Universitas Indonesia Ari Junaedi menilai anggaran bantuan sosial di kementerian cenderung rawan disalahgunakan untuk kampanye partai politik melalui penyaluran bantuan kepada korban banjir.

"Dalam situasi banjir sekarang ini rawan terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh menteri-menteri yang menjabat sebagai ketua umum atau politikus dari parpol. Bisa saja mereka menyalurkan bantuan kementerian untuk korban banjir melalui partainya," kata Ari saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Ari menilai kampanye partai-partai politik melalui pemberian bantuan kepada korban banjir sebagai upaya yang cukup efektif untuk menarik simpati masyarakat.

"Saya pikir bentuk kampanye parpol dengan menolong para korban banjir cukup efektif untuk pencitraan politik dan menarik simpati publik, apalagi saat ini masyarakat memang membutuhkan bantuan," ujarnya.

Menurut dia, bantuan tersebut dapat mempengaruhi psikologi masyarakat yang merasa tertolong sehingga timbul rasa simpati terhadap parpol yang memberi bantuan.

Dia berpendapat cara kampanye melalui bantuan banjir tersebut dapat dimanfaatkan oleh parpol-parpol untuk menyampaikan program-programnya.

"Apapun motif partai, bantuan itu sedikit banyak akan berpengaruh pada masyarakat. Selain itu, masing-masing partai yang telah mendapat nomor urut peserta pemilu juga bisa mulai menyosialisasikan nomor partai untuk pemilu nanti," katanya.

Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) memproyeksikan bahwa akan banyak kasus manipulasi anggaran sebagai potensi kerawanan penyimpangan (korupsi) pada 2013.

"Tahun 2013 kita akan menghadapi praktik manipulasi anggaran untuk persiapan pemenangan pemilu, khususnya oleh kementerian dan lembaga yang diduduki oleh partai-partai politik," kata Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Fitra Yuna Farhan.

Dia juga mengatakan, pada 2013 akan ada gejala yang terjadi hampir di seluruh negara, yaitu `"political budget title", dimana pada tahun menjelang pemilu anggaran negara digunakan untuk program-program yang menarik simpati pemilih untuk memenangkan kontestan politik tertentu dalam pertarungan pemilu.

"Anggaran di kementerian dan lembaga sangat berpotensi dimanipulasi untuk menarik simpati pemilih," ujarnya.

Menurut dia, penyalahgunaan anggaran di kementerian dan lembaga pada 2013 akan muncul dalam bentuk bantuan sosial (Bansos).

"Anggaran bansos di kementerian dan lembaga sekarang ini dari RAPBN ke APBN 2013 meningkat sekitar Rp14,5 triliun, dari Rp59 triliun menjadi Rp73,5 triliun setelah dibahas di DPR," jelasnya.(Y012)